TSGoGSCpBSG0TpMiTSOlGfr9Td==

Kemnaker Bantah Dana Cadangan Pesangon Wajib Disetor ke Danantara, Ini Penjelasannya

kemnaker klarifikasi isu dana cadangan pesangon disetor ke danantara
Kementerian Ketenagakerjaan memberikan klarifikasi terkait informasi kewajiban pengusaha menyetorkan Dana Cadangan Pesangon ke Danantara. (Dok. Ist)

INDONESIATERKINI.ID — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai kewajiban pengusaha menyetorkan Dana Cadangan Pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Kemnaker menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah belum menetapkan maupun menunjuk lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah mengumumkan Danantara sebagai lembaga pengelola dana tersebut.

Ia juga membantah kabar yang menyebut Kemnaker akan mengambil peran sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon.

"Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon,” ujar Putri dalam keterangannya di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Aturan Dana Cadangan Pesangon masih membutuhkan peraturan pelaksanaan

Putri menjelaskan, ketentuan mengenai Dana Cadangan Pesangon telah diamanatkan dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Namun, penerapan ketentuan tersebut masih membutuhkan peraturan pelaksanaan yang akan mengatur berbagai aspek teknis penyelenggaraannya.

Dengan demikian, mekanisme pengelolaan, penunjukan lembaga pengelola, hingga tata cara pendanaan belum ditetapkan secara final oleh pemerintah.

Kemnaker juga belum dapat memastikan pihak yang nantinya akan mendapatkan mandat untuk mengelola dana tersebut.

Kemnaker akan libatkan pengusaha dan pekerja dalam konsultasi publik

Dalam proses penyusunan peraturan pelaksanaan, pemerintah berencana terlebih dahulu menjaring aspirasi melalui konsultasi publik.

Kegiatan tersebut akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di sektor ketenagakerjaan, mulai dari kalangan pengusaha, pekerja atau buruh, hingga pihak-pihak lain yang berkaitan dengan kebijakan tersebut.

Menurut Putri, pelibatan berbagai pihak diperlukan agar regulasi yang disusun dapat mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

"Pengaturan mengenai Dana Cadangan Pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa penyusunan aturan tersebut harus memperhatikan perlindungan hak pekerja tanpa mengabaikan kemampuan dan keberlangsungan kegiatan usaha.

Aspek yang akan diatur dalam Dana Cadangan Pesangon

Lebih lanjut, Putri menyebut peraturan pelaksanaan Dana Cadangan Pesangon nantinya diharapkan mencakup sejumlah ketentuan penting.

Beberapa aspek yang perlu diatur meliputi mekanisme pengelolaan dana, tata kelola, sumber pendanaan, struktur organisasi atau lembaga pengelola, hingga mekanisme pertanggungjawaban.

Seluruh aspek tersebut masih menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan yang akan dilakukan pemerintah.

"Dengan demikian, berbagai informasi mengenai pihak yang akan mengelola dana tersebut, termasuk penyebutan Danantara maupun Kemnaker sebagai pengelola, belum memiliki dasar penetapan resmi dari Pemerintah," terangnya.

Artinya, informasi mengenai penunjukan Danantara maupun Kemnaker sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon belum dapat dianggap sebagai keputusan resmi pemerintah.

Pengusaha dan pekerja diminta tidak mudah percaya informasi yang belum terkonfirmasi 

Kemnaker mengimbau masyarakat, khususnya kalangan pengusaha dan pekerja atau buruh, agar lebih berhati-hati dalam menyikapi informasi mengenai kebijakan Dana Cadangan Pesangon.

Masyarakat diminta tidak mudah mempercayai ataupun menyebarluaskan informasi yang belum dipastikan kebenarannya.

Untuk mengikuti perkembangan kebijakan tersebut, masyarakat diharapkan mengacu pada penjelasan dan pengumuman resmi pemerintah.

Putri menambahkan, setiap perkembangan terkait Dana Cadangan Pesangon akan disampaikan kepada publik setelah melalui tahapan pembahasan, perumusan, dan penetapan peraturan pelaksanaan sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Kemnaker berkomitmen memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan disusun secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan pelindungan hak-hak pekerja/buruh serta keberlangsungan dunia usaha,” katanya.

Dengan klarifikasi tersebut, Kemnaker menegaskan bahwa belum ada keputusan resmi mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon maupun kewajiban pengusaha untuk menyetorkan dana tersebut kepada Danantara.

Ketik kata kunci lalu Enter

close