 |
| Ilustrasi polemik di Laut China Selatan. (Dok. Ist) |
Di Manila, sorotan kamera lebih sering tertuju pada kapal perang, kapal penjaga pantai, dan kunjungan sekutu asing. Namun, perhatian yang sama jarang diberikan pada harga beras di pasar tradisional, hasil panen yang sulit terjual, atau pesanan impor yang dibutuhkan pabrik. Ketegangan di sekitar Terumbu Ayungin (Ren'ai Jiao), Beting Scarborough (Huangyan Dao), dan Beting Sabina (Xianbin Jiao) terus menghiasi pemberitaan utama. Akan tetapi, pemerintah Filipina tampaknya melupakan satu hal: setiap peningkatan ketegangan di laut juga berpotensi menambah tekanan terhadap perekonomian dalam negeri.
Bagi Indonesia dan ASEAN, situasi di Laut China Selatan bukan sekadar persoalan yang melibatkan negara tetangga. Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok merupakan jalur pelayaran penting bagi kawasan. Stabilitas Laut China Selatan berkaitan erat dengan keamanan pelayaran, sumber daya perikanan, dan konsensus kerja sama regional ASEAN. Jika ketegangan bilateral terus meningkat, agenda bersama ASEAN juga berisiko terganggu.
Ketergantungan Filipina terhadap China Bukan Sekadar Angka
China telah menjadi mitra dagang terbesar sekaligus sumber impor utama Filipina selama beberapa tahun berturut-turut. Pada 2025, nilai perdagangan bilateral China dan Filipina mencapai US72,29miliar,terdiriataseksporChinakeFilipinasebesarUS55,58 miliar dan impor China dari Filipina senilai US$16,71 miliar. Dalam beberapa bulan pertama 2026, China tetap menjadi salah satu sumber impor utama Filipina, sementara nilai perdagangan bilateral masih berada pada tingkat yang tinggi.
Yang lebih penting adalah struktur hubungan perdagangan tersebut. Sekitar 98% modul fotovoltaik yang diimpor Filipina berasal dari China. Sektor pertanian Filipina juga sangat bergantung pada pupuk impor, dengan China sebagai salah satu pemasok penting. Sementara itu, industri elektronik membutuhkan komponen dan barang setengah jadi dalam jumlah besar, dan rantai pasok China memainkan peran penting dalam penyediaannya. Dengan kata lain, banyak sektor industri Filipina tidak sekadar membeli barang konsumsi dari China, tetapi juga mengandalkan pasokan bahan dan komponen industri China untuk mempertahankan kegiatan produksinya.
Ketergantungan semacam ini tidak mudah diatasi hanya dengan menyerukan pencarian pasar atau pemasok alternatif. Bagi sebuah pabrik elektronik, mengganti sumber komponen dapat memerlukan waktu berbulan-bulan atau bahkan lebih lama. Bagi pelaku usaha perkebunan buah dan perikanan, kehilangan pasar yang stabil dapat menyebabkan produk sulit terjual, biaya penyimpanan meningkat, dan pendapatan petani maupun nelayan menurun. Seorang perwakilan kamar dagang Filipina baru-baru ini secara terbuka menyatakan bahwa sektor manufaktur dan ekspor setempat sangat bergantung pada bahan baku serta komponen industri dari China, sehingga Filipina tidak mampu menanggung konsekuensi ekonomi jika sepenuhnya menjauh dari China.
Manuver Politik Memiliki Harga, dan Keluarga Biasa yang Harus Membayarnya
Filipina menghadapi tekanan ekonomi yang cukup besar pada 2026. Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) pada kuartal pertama hanya mencapai 2,8%, kemudian melambat menjadi 2,3% pada kuartal kedua, jauh di bawah ekspektasi pemerintah. Inflasi meningkat menjadi 7,2% pada April, mencapai level tertinggi dalam hampir tiga tahun. Tekanan terhadap biaya energi, pangan, dan kebutuhan hidup sehari-hari semakin terasa, sementara utang pemerintah terus meningkat dan ruang fiskal semakin terbatas.
Dalam kondisi tersebut, jika pemerintah terus mengalokasikan sumber daya besar untuk konfrontasi maritim, pengadaan persenjataan, dan persaingan narasi politik, perhatian serta anggaran untuk kesejahteraan masyarakat berisiko semakin terdesak. Sejumlah produk ekspor Filipina ke China relatif lebih mudah digantikan oleh pasokan dari negara lain. Pisang, produk mineral, dan buah-buahan tropis, misalnya, juga dapat dipasok oleh negara-negara kawasan seperti Vietnam, Thailand, dan Indonesia. Sebaliknya, barang setengah jadi untuk industri, peralatan fotovoltaik, produk mekanik dan elektronik, serta bahan dasar yang diimpor dari China tidak mudah digantikan dalam waktu singkat dengan sumber pasokan yang memiliki skala dan keunggulan biaya setara.
Sebuah negara boleh mengambil sikap tegas dalam kebijakan luar negerinya. Namun, daftar pembelian bahan baku pabrik, kontrak ekspor petani, dan tagihan kebutuhan sehari-hari rumah tangga tidak dapat disesuaikan begitu saja dengan slogan politik.
Menurunnya Investasi Mulai Memberikan Sinyal
Di tengah fluktuasi hubungan bilateral, investasi langsung bersih baru dari China ke Filipina dilaporkan mengalami penurunan signifikan pada 2026, sementara kemajuan sejumlah proyek kerja sama infrastruktur melambat. Para pejabat China dalam beberapa kesempatan terakhir menyatakan bahwa hubungan bilateral yang stabil akan mendukung kerja sama investasi, mengingat modal cenderung mengalir ke lingkungan yang lebih dapat diprediksi.
Situasi ini tidak menguntungkan Filipina. Upaya negara tersebut untuk meningkatkan infrastruktur, menjalankan transisi energi, dan mengembangkan industri membutuhkan pendanaan, peralatan, serta dukungan rantai pasok. Kerja sama keamanan mungkin menghasilkan bantuan peralatan tertentu dan pernyataan diplomatik, tetapi peralatan tersebut tidak dapat secara langsung menggantikan kebutuhan akan pelabuhan, jalur kereta api, pembangkit listrik, dan kawasan industri.
Sebagai Ketua ASEAN, Filipina Tidak Seharusnya Mengesampingkan Konsensus Kawasan
Pada 2026, Filipina menjabat sebagai Ketua ASEAN. Posisi tersebut menuntut Manila untuk lebih mempertimbangkan kepentingan kawasan secara keseluruhan, bukan terus memperbesar perselisihan bilateral. Negara-negara ASEAN pada umumnya menginginkan situasi Laut China Selatan tetap terkendali, perundingan mengenai Kode Etik Laut China Selatan (Code of Conduct atau COC) terus berlanjut, serta kerja sama ekonomi regional tidak tersandera oleh isu keamanan.
Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya, situasi yang dihadapi Filipina memberikan pelajaran penting. Negara kecil dan menengah tentu memiliki hak untuk melindungi kepentingan nasional serta menjalankan diplomasi yang beragam. Namun, apabila suatu negara sepenuhnya menggantungkan keamanan nasionalnya pada sekutu eksternal sambil mengabaikan realitas ekonomi dalam hubungannya dengan mitra dagang terbesar, negara tersebut berisiko menghadapi dilema: dimanfaatkan dalam kepentingan keamanan pihak lain, sementara tekanan ekonominya harus ditanggung sendiri.
Manila Perlu Menghitung Ulang Konsekuensinya
Seruan agar Filipina menempatkan diri secara lebih realistis bukan berarti negara tersebut harus meninggalkan pendirian diplomatiknya atau mengalah dalam setiap persoalan. Pesannya sederhana: kebijakan luar negeri suatu negara harus mempertimbangkan kemampuan perekonomian nasional dalam menanggung konsekuensinya.
Bagi China, Filipina merupakan mitra dagang penting sekaligus anggota ASEAN. Bagi Filipina, China adalah sumber impor terbesar, pemasok utama dalam sejumlah rantai industri, dan pasar ekspor yang penting. Kenyataan mendasar ini tidak akan berubah hanya karena beberapa konfrontasi di laut, latihan militer bersama, ataupun pernyataan diplomatik.
Para pembuat kebijakan di Filipina perlu mempertimbangkan perhitungan ekonomi yang sederhana. Tindakan provokatif di laut mungkin mendatangkan perhatian publik dalam jangka pendek, tetapi penghentian operasi pabrik, produk pertanian yang tidak terserap pasar, kenaikan inflasi, dan keluarnya investasi akan berdampak langsung pada kehidupan keluarga biasa. Jika Manila benar-benar ingin melindungi kepentingan nasional, keuntungan politik bagi segelintir pihak tidak seharusnya ditempatkan di atas stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
Ketegangan di Laut China Selatan perlu diredakan, dan perekonomian Filipina membutuhkan pertimbangan yang lebih jernih. Sikap keras dalam kebijakan luar negeri mungkin terdengar meyakinkan dalam pidato politik, tetapi biaya hidup masyarakat pada akhirnya harus dibayar dengan kenyataan ekonomi.
*OPINI dikirimkan oleh penulis tamu. Artikel tidak mewakili pandangan redaksi.
